Kondisi ruas Jalan Nasional Bireuen-Takengon, di Kilometer 16, Desa Alue Rambong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, yang longsor, Kamis (9/1/2025). (Foto: Humas HRD)

KABAR BIREUEN, Bireuen – Ruas jalan nasional Bireuen-Takengon, tepatnya di Kilometer 16, Desa Alue Rambong, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, mengalami longsor pada Kamis (9/1/2025).

Kejadian ini mengakibatkan arus kendaraan dari Bireuen ke Takengon dan sebaliknya terputus total, menyebabkan kemacetan panjang sejak pukul 02.00 WIB hingga siang hari.

Longsor tersebut menyebabkan badan jalan hanya tersisa selebar dua meter, sehingga tidak dapat dilalui kendaraan besar seperti truk bermuatan berat. Sementara itu, kendaraan kecil dan sepeda motor baru mulai bisa melintas setelah warga setempat melakukan perbaikan sementara.

Masyarakat dan para pengendara kendaraan bermotor mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki ruas jalan nasional yang longsor ini. Mereka menilai kerusakan jalan ini tidak hanya mengganggu mobilitas tetapi juga berdampak signifikan pada perekonomian wilayah.

H. Ruslan M. Daud (HRD), Anggota Komisi V, Banggar dan Bamus DPR RI. (Foto: Dok. Pribadi)

Merespons keluhan masyarakat, Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan Daud (HRD), yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), langsung meminta pihak terkait untuk segera turun ke lokasi dan memperbaiki kerusakan jalan.

“Lintas nasional Bireuen-Takengon merupakan urat nadi bagi masyarakat tiga kabupaten, yaitu Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Jika jalan ini putus, dampaknya sangat besar terhadap perekonomian masyarakat,” ujar HRD.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menekankan, Jaman Bireuen-Takengon adalah jalur utama pengangkutan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat di dataran tinggi Gayo.

“Saya telah meminta pejabat terkait di Kementerian PU untuk segera melakukan perbaikan agar jalur Bireuen-Takengon dapat kembali normal,” ungkapnya.

Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya pemeliharaan infrastruktur jalan, terutama di wilayah-wilayah yang rawan longsor. Pemerintah diharapkan dapat bertindak cepat untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar pada masyarakat dan perekonomian lokal. (Suryadi)