KABAR BIREUEN-Bupati Bireuen diwakili Sekda Ir Zulkifli Sp menyampaikan Rancangan Qanun Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018.

Selain itu juga turut disampikan Rancangan Qanun Perubahan Atas Qanun Tentang Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016. Tentang  Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Dan Rancangan Qanun Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariat .

Penyampaian itu dilakukan pada acara pembukaan Rapat Paripurna Il masa Persidangan I DPRK Bireuen di Ruang Sidang gedung DPRK Bireuen, Kamis (13/6/2019) siang.

Dikatakannya, pelaksanaan APBK tahun Anggaran 2018 telah berjalan dengan baik dan patut disyukuri, pihaknya mengapresiasi kerja keras dan dukungan seluruh jajaran aparatur Pemkab Bireuen dan seluruh elemen masyarakat.

“Berkat kerja keras tersebut telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, yaitu berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut,” jelasnya.

Keberhasilan ini tentunya bukanlah semata-mata hasil kerja dari pihak eksekutif, capaian ini adalah hasil kerjasama dari semua pihak baik eksekutif, legislatif, masyarakat serta swasta yang merupakan pilar-pilar dalam pembangunan di daerah.

DPRK selaku legislatif telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik, baik fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.

“Selanjutnya dapat kami sampaikan juga Posisi Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut, Aset Lancar sebesar Rp. 120.750.442.798,58, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp. 44.726.731.715,00, Aset Tetap sebesar Rp.1.995.311,483.295,68, Aset lainnya sebesar Rp. 689.495.266.540,55. Dengan demikian total Aset yang kita miliki per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.850.283.924.349,81,” rincinya.

Sementara posisi kewajiban Tahun Anggaran 2018 per Desember 2018 sebesar Rp. 8.019.779.138,87 yang semuanya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Posisi Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2018 per 31 Desember 2018 Sebesar Rp. 2.762.264.145.210,94. Realisasi APBK untuk Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: 1. Realisasi Pendapatan Rp. 1.753.502.126.161,49. 2. Realisasi Belanja dan Transfer Rp. 1.761.174.172.771,00. 3.Pembiayaan Netto Rp. 65.692.761.280,98. Sehingga diperoleh SILPA sebesar Rp. 58.020.714.671,47.

“Pada kesempatan ini, kami kembali menyampaikan dua Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen yang merupakan Rancangan Qanun Prioritas Tahun 2019, adapun dua Rancangan Qanun tersebut adalah, Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen,” katanya.

Qanun lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.

Rancangan Qanun Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen yang merupakan Rancangan Qanun yang pernah diajukan pada Tahun Anggaran 2018.

Namun dikarenakan masih perlunya pengkajian dan uraian-uraian terhadap variabel-variabel analisa jabatan yang perlu dilakukan penyempurnaan sehingga tidak dapat ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018 tersebut

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Bireuen Drs Muhammad Arif tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRK Bireuen, unsur Forkopimda,  Asisten, Staf Ahli Bupati Bireuen, Tenaga Ahli DPRK Bireuen, Ketua MPU Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Inspektur dan Direktur BLU RSUD dr Fauziah/ Kabag/Camat di lingkungan Permerintah Kabupaten Bireuen.(Herman Suesilo)

BAGIKAN