KABAR BIREUEN-Dalam Rangka Penguatan Nilai Kebangsaan di Pesantren atau Dayah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) gelar seminar sejarah di Dayah Ma’hadal Ulum Diniyah Islamiah (MUDI) Mesjid Raya Samalanga pada Senin, (28/10/2019) Sore.

Halaqah Kebangsaan tersebut Dibuka oleh Mudir Mah’ad Aly Dayah Mudi Tgk. H. Zahrul Fuadi atau Abi Mudi.

Acara yang bertema “Merawat Ingatan Sejarah Untuk Memperkokoh Keindonesiaan” Menghadirkan pemateri dari Kalangan Ulama Dayah dan Akademisi, mereka adalah Tgk H M Yusuf A Wahab atau Tu Sop Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Antropolog Aceh Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad Akademisi UIN Ar Raniry serta Dr. Tgk. Muntasir Abdul Kadir, M.A. sebagai Moderator.

Kepala Subdirektorat Geografi Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bapak Agus Widiatmoko, S.S disela-sela acara berlangsung mengatakan ada tiga bentuk kegiatan yang diselenggarakan Kemendikbud selama 3 hari,  27-30 Oktober 2019. Tiga kegiatan tersebut adalah Seminar Kebangsaan, Lomba Esai Kebangsaan dan Pameran Kesejarahan.

“Kegiatan ini bentuk kerja sama Direktorat Sejarah dengan Dayah Ma’hadal Ulum Diniyah Islamiyah, Bireuen, Provinsi Aceh, bertujuan untuk menguatkan ingatan kolektif bangsa bagi generasi muda serta menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan memperkokoh persatuan bangsa, Semangat kebangsaan yang dinafasi nilai dan tradisi pesantren dapat menjadi modal dan model untuk menguatkan karakter kebangsaan bagi Pimpinan Dayah dan Santri,” sebut Agus.

Sementara itu Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab yang biasa disapa Tu Sop dalam memaparkan materinya menyebutkan, dayah mempunyai latar belakang sejarah, maka untuk memperkokoh dan membangun masa depan yang lebih baik hal yang paling urgen dan mesti dilakukan adalah mengingat kembali struktur peristiwa masa lalu, baik yang berkaitan dengan Kebangsaan maupun yang berkaitan dengan dayah.

Aceh hadir sebagai bangsa yang sudah berpengalam melakukan protes terhadap kebijakan politik yang tidak sesuai dengan pengalaman dan indentitas bangsa mereka, dimulai dari DI TII, AM dan GAM.

Oleh karena itu berbicara masa depan Indonesia dalam sebuah bangsa hasil kesepakatan pendahulu kita timbul kegalauan pemikiran didalam melihat perpolitikan Indonesia saat ini apakah akan menghancurluluhkan peradaban-peradaban para leluhur kita atau sebaliknya, disaat kekuasaan ingin membuat sebuah peradaban baru jangan sampai menghancurkan peradaban masa lalu.

“Kita bukan tidak setia dan bukan pula kita tidak mau bersaudara dengan siapa-siapa, tetapi hak kita menyelamatkan jati diri kita, jangan sampai disaat dayah menyelamatkan jati diri demi masa depan yang lebih baik dituduh oleh kekuatan baru dengan bahasa-bahasa baru dan tuduhan-tuduhan yang baru (Intoleran),” jelas Tu Sop mantan Tim Asistensi Gubernur Aceh periode lalu.

Tu Sop mengingatkan dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren yang baru jangan terlalu pagi untuk tersenyum, itu hanya sebuah UU yang belum tentu diketahui isi turunannya, apakah menghancurkan jati diri pesantren atau menyelamatkan, dalam draf perumusan UU tersebut tidak dilibatkan perwakilan Dayah Aceh sehingga apakah sesuai atau tidaknya dengan kekhususan Dayah Aceh, akhirnya selalu direncanakan orang.

Oleh sebab itu jika UU Pesantren mampu diturunkan dalam turunannya benar-benar menyelamatkan jati diri dan peradaban pesantren masa lalu serta memperkuat eksistensi pesantren kedepan.

“Maka Bapak Jokowi adalah pelaku sejarah yang sangat baik dan sangat dikenang untuk masa depan bangsa ini, tetapi sebaliknya kalau lewat UU itu menghancurkan jati diri dayah, menghilangkan nilai-nilai asli kedayahan dan peradaban masa lalu maka Pak Jokowi akan memiliki sejarah yang sebaliknya, hari ini hari bersejarah dimana UU Pesantren sudah ada, tetapi sejarahnya akan berakhir dengan dua opsi menyelamatkan atau menghancurkan,” pungkas Tu Sop yang juga Pimpinan Yayasan Dayah Bersaudara (YADARA) Grup. (Al Fadhal/Humas Ikatan Penulis Santri Aceh Bireuen)

BAGIKAN