KABAR BIREUEN-Di Kabupaten Bireuen, menurut data 2015, sebanyak 8000 anak putus sekolah karena berbagai faktor.
Di enam gampong dampingan GeRAK di Kecamatan Simpang Mamplam, terdapat 40 anak putus sekolah.
Faktor yang menyebabkan anak-anak itu putus sekolah, diantaranya karena faktor ekonomi, kurang pedulinya orang tua akan pendidikan anaknya, akses transportasi yang sulit, orang tua yang sakit, sehingga si anak harus menjaga adiknya.
Hal itu terungkap dalam diskusi yang digelar GeRAK, Selasa (30/1/2018) di salah satu hotel di Bireuen.
Jumlah anak putus sekolah terbanyak di Gampong Krueng Meuseugop 14 orang, alasanya karena kurang berminat sekolah, lalu di Gampong Paku, ada 4 anak putus sekolah.
Gampong Balee ada anak putus sekolah, di Gampong Meunasah Asan, sebanyak 5 orang.
Di Gampong Keude Tambu terdapat 4 anak putus sekolah, dimana mereka tak melanjutkan jenjang pendidilan usai tamat SD dan SMP serta di Blang Kuta Dua Meunasah sebanyak, 9 anak putus sekolah.
Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Bireuen, Dewi Utari menyebutkan, berdasarkan pengkajian sosial, hal yang menjadi kendala utama putus sekolah justru mindset si anak itu sendiri atau orang tua yang memang tak mau anaknya sekolah.
“Kita pernah kasih seragam sekolah, ada biaya dari Program Keluarga Harapan (PKH) dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), tetapi ternyata anaknya sendiri yang memang tak mau sekolah. Kita minta difasilitsi terutama di enam gampong dampingan tersebut untuk memberi pemahaman kepada anak dan orang tua,” sebut Dewi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bireuen Muhamamad Nasir, M,Pd menyebutkan, memang yang susah itu jika si anak sendiri yang tak berminat untuk sekolah.
Karena itu, katanya, pemerintah perlu membuat kebijakan atau regulasi yang mengupayakan agar si anak mau sekolah, misalnya saja dengan memberikan sanksi kepada orang tua jika anaknya tak sekolah.
“Seperti yang diterapkan di salah satu daerah di Jawa, orang tuanya yang diberi sanksi jika anaknya tak sekolah,” sebut Muhammad Nasir.
Disebutkan Nasir, jika terkait masalah ekonomi, misalnya tak punya biaya, bisa dicari solusi, karena ada Program Indonesia Pintar (PIP) lalu ada PKH dan dana sumber lainnya.
Demikian juga dengan akses jalan, menurut dia, sudah terpenuhi dan tidak sulit, karena 6 km akses jalan dari rumah ke sekolah bisa dilewati dengan berjalan kaki.
“Putus sekolah itu, ada tiga macam, yaitu putus sekolah di tengah jenjang, yaitu tak mau menlanjutkan sekolah ditengah-tengah masa sekolah, lalu diakhir jenjang, tak lulus ujian, tak mau sekolah lagi dan diakar jenjang, yaitu begitu lulus SD tak melanjutkan sekolah lagi,” papar Nasir.
Dana Desa bisa dialokasikan untuk membantu anak berprestasi dan miskin di gampong, sesuai Pergub Tahun 2018.
Tentu saja hal itu harus dicari jalan keluar dan solusinya. (Ihkwati).
