Teuku Mubaraq, Ketua Komisi B DPRK Bireuen

KABAR BIREUEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen mulai 21 – 31 Maret 2018 akan melakukan pemindahan (relokasi) pedagang dari pasar tradisional Kota Juang ke Pasar Induk Kabupaten Bireuen di Geulanggang Gampong.

Terkait dengan relokasi tersebut, oleh DPRK Bireuen melalui Komisi-B meminta Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPMPK & UKM) setempat untuk memprioritaskan penyediaan tempat (kios) kepada pedagang di pasar tradisional.

“Dinas (DPMPK & UKM) harus prioritaskan kios untuk pedagang yang di pasar tradisional sekarang. Jika semua sudah diisi oleh mereka, baru boleh diberikan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan,” kata Teuku Mubaraq, Ketua Komisi B DPRK Bireuen kepada Kabar Bireuen, Senin (5/3/2018) di ruang kerjanya.

Mubaraq yang didampingi Mukhlis Rama, Wakil Ketua Komisi B, mengatakan, relokasi pedagang perlu disegerakan, mengingat fasilitas di pasar induk semua sudah rampung.

“Dan dilihat dari jumlah kios yang tersedia juga sudah sesuai dengan jumlah pedagang saat ini,” jelas Mubaraq dan Mukhlis Rama.

Pada tahun 2015 dan 2016, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemkab Bireuen menyediakan sejumlah fasilitas, yaitu 1 unit pasar ikan untuk menampung 150 pedagang (150 buah los/lapak).

Berikut 40 buah los/lapak untuk pasar sayur dapat menampung 40 pedagang, 1 unit pasar daging/unggas, tersedia 4 los/lapak yang juga menampung 40 pedagang.

“Selain itu, juga telah tersedia 1 unit pasar lesehan yang dapat menampung 60 pedagang, dan 82 unit kios pendukung,” papar Mubaraq.

Pada tahun 2017, lanjutnya lagi, ada lanjutan pembangunan 42 kios pendukung yang dibiayai Dana DAK dan Otsus.

Sementara melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Pemkab Bireuen menambah lagi unit bangunan, 1 unit pasar buah dengan jumlah los/lapak 168 buah, dan 34 unit kios pendukung.

“Harapan kami, relokasi pasar nantinya berjalan dengan sukses dan tidak sampai menimbulkan masalah baru. Pemerintah harus tegas dan humanis dalam melakukan relokasi pedagang,” demikian harapan Teuku Mubaraq dan Mukhlis Rama, dari Komisi B yang membidangi bidang tersebut. (Rizanur)

BAGIKAN