KABAR BIREUEN-Demi menegakkan syariat Islam, Pemerintah Kabupaten Bireuen akhirnya mengeluarkan standarisasi warung kopi/cafe dan restoran. Salah satunya, pelayanan  cafe dan restoran tutup pukul 24.00 WIB.

Standarisasi yang dikeluarkan tersebut tertanggal 30 Agustus 2018, ditandatangani Bupati Bireuen, H Saifannur S.Sos. Ada 14 poin dalam standarisasi tersebut.

Kepala Dinas Syariat Islam Bireuen, H Juliwan M. Ali yang dikonfirmasi Kabar Bireuen, Selasa (4/9/2018) terkait beredarnya surat standarisasi tersebut, membenarkan memang sudah dibuat standarisai warung kopi, cafe dan restoran yang sesuai dengan Syariat islam.

“Kalau dalam bentuk surat edaran, sebenarnya sudah sejak setahun lalu sudah ada. Nah, kini saatnya kita buat standarisasi warkop, cafe dan restorat. Semua itu untuk menegakkan syarait islam di Kabupaten Bireuen,” sebutnya.

Dikatakan Jufliwan, mengenai poin,yang menyebutkan, pramusaji wanita tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21.00 WIB dan dilarang melayani pelanggan wanita diatas pukul 21.00 WIB, kecuali bersama mahramnya. Itu tujuannya juga untuk kepentingan wanita itu sendiri, melindungi mereka, menghindari wanita tidak berada di tempat tersebut sampai pukul 01.00 WIB. Karena bisa menimbulkan kesan tak baik.

“Kalau wanita dan laki-laki duduk satu meja dan bukan mahramnya, tentu saja itu haram. Dilarang dalam agama dan tidak sesuai syariay islam. Ini berlaku bagi semua masyarakat Bireuen, tak terkecuali, siapapun dia, kalau duduk bukan dengan mahramnya haram. Ini juga salah satu cara mengindari terjadinya perselingkuhan,” jelas Jufliwan.

Kalau wanita mau duduk di cafe, saran Jufliwan, maka duduklah satu meja dengan sesama perempuan.

Menurut Jufliwan, standarisasi yang dibuat tersebut juga demi kenyamana dan kemaslahatan masyarakat.

Pihaknya akan terus mengimbau dan mendakwaan hal tersebut kepada pengelola warkop, cafe dan restoran.

“Kita akan terus upayakan dalam bentuk himbauan, pelan-pelan kita beri pengertian agar nantinya semua bisa berjalan berdasarkan standarisasi yang telah dibuat sesuai Syariat islam itu,” katanya.

Sejauh ini, katanya lagi, standarisasi tersebut masih dalam bentuk dakwah dan himbauan, belum diambil langkah tegas bila ada yang melanggar. (Ihkwati)

 

BAGIKAN