KABAR BIREUEN – Isu akan terjadinya praktik money politik (jual beli suara) pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bireuen keresahan dan reaksi berbagai kalangan.

Pada 25 Februari 2019, ratusan masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi di depan gedung DPRK Bireuen. Mereka menuntut pihak dewan memberikan reaksi terhadap isu akan terjadinya money politik pada Pemilu 17 April 2019, karena jika dibiarkan dapat mencederai sistem demokrasi.

Beranjak dari isu akan terjadinya money politik dan menanggapi tuntutan masyarakat Kabupaten Bireuen, pihak dewan setempat memberikan respon dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara Pemilu.

“Tuntutan dari pendemo langsung kami tindaklanjuti. Pada 6 Maret 2019 kami sudah mengundang pihak Bawaslu (Panwaslih), Gakkumdu dan KIP Kabupaten Bireuen guna mencari masukan terkait isu money politik,” ungkap Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad di ruang kerjanya, Jumat (29/3/2019) dalam rapat Pimpinan yang dihadri Wakil Ketua DPRK, Athaillah Saleh, Muhammad Arif dan Ketua Fraksi Karya Indonesia Damai, Muhammad Amin atau Keuchik Min.

Sekretaris DPRK Bireuen, Said Abdurrahman SSos, Kabag Risalah dan Hukum, Dr Mukhtaruddin SH MH juga turut mendampingi Pimpinan Dewan dalam rapat tersebut.

Menurut Ridwan Muhammad, setelah menggelar pertemuan dengan pihak Panwaslih, Gakkumdu dan KIP, dilanjutkan pertemuan dengan Bupati Bireuen pada 8 Maret 2019.

Pada pertemuan dengan Bupati Bireuen H Saifannur SSos, dibahas beberapa hal. Di antaranya, menyangkut aksi AMPD, kesiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres, pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu seperti masalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

“Masalah penangkalan hoax dan money politik juga kami bahas bersama Bupati. Bupati sangat respon dan sudah melakukan rapat dengan Forkopimda,” jelasnya.

Menurut Pimpinan DPRK Bireuen ini, rapat yang dilakukan Bupati Bireuen dengan Forkopimda murni belum efektif untuk menyurutkan langkah oknum-oknum melakukan praktik money politik pada Pemilu mendatang.

Untuk itu, harap Pimpinan DPRK Bireuen, Bupati harus menggelar pertemuan dengan Forkopimda plus, Forkopimcam, Panwaslih, KIP, para ulama dan pihak-pihak terkait, mendeklarasikan ‘Pemilu Halal’.

“Bupati harus mencegah jangan sampai terjadi praktik money politik di Kabupaten Bireuen pada Pemilu ini, karena akan merusak tatanan sistem demokrasi. Bupati harus deklarasi ‘Pemilu Halal’ sesegera mungkin,” tutup Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad. (Rizanur)

BAGIKAN