KABAR BIREUEN- Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melakukan talkshow interaktif, di Radio Andyta 105, 1 FM Matangglumpangdua, Peusangan, Kabupaten Bireuen, Jumat (12/1/2018).

Talkshow tersebut diselenggarakan oleh LSM GeRAK Aceh dan ikut andil juga LSM Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen, melalui program The Asia Foundation- Social Accountability and Public Participation (TAF- SAPP). Program tersebut didukung penuh oleh KOMPAK. Talkshow tersebut bekerjasama dengan PT Radio Andyta 105,1 FM.

Murni M. Nasir selaku District Fasilitator Kabupaten Bireuen, menyampaikan tujuan kegiatan untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat.

Informasi itu tentang prosedur penggunaan Dana Desa, pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat, dan siapa saja yang berhak melakukan pengawasan penggunaan dana desa serta bentuk pengawasan yang dilakukan.

Dirinya menambahkan kegiatan dengan mengusung tema “Mengkaji Efektivitas Penyusunan Dana Desa Tahun 2018”, menghadirkan tiga narasumber yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMG- PKB) Kabupaten Bireuen.

Selanjutnya, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA- PSD) dan Inspektorat Kabupaten Bireuen.

“Harapan kita dengan talkshow ini bisa mendesimnasikan pengetahun kepada publik tentang penyusunan dana desa Tahun 2018, dan perumusan peruntukkan anggaran dana desa melalui musyawarah dengan seluruh komponen dan elemen yang ada di desa tanpa terkecuali,” ujar Murni

Mukhlis Aminullah mengawali diskusi dengan pemaparan tentang definsi pelayanan dasar, dan pemamfatan dana desa untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

“Dana Desa bukan untuk pembangunan fisik saja, akan tetapi bisa dipergunakan pengadaan alat bantu disabilitas, bantuan pendidikan, pemenuhan layanan kesehatan dasar, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tetap harus disepakati bersama melalui musyawarah gampong,” tegas Mukhlis.

Selanjutnya menanggapi beberapa pertanyaan dari audience, diantaranya tentang keterlambatan penyaluran dana desa Tahun 2017 tahap terakhir.

Hamdiana Abu Bakar, Kasi Bina Kelola Keuangan Mukim dan Gampong mewakili DPMG, menyampaikan, keterlambatan tersebut terjadi karena adanya perubahan regulasi pusat dari PMK 49/2016.

Sebelumnya,  laporan realisasi keuangan diformulasi secara manual sehingga menyesuaikan dengan regulasi terbaru PMK 50/2017.

“Mempersyaratkan dokumen penyaluran dengan laporan realisasi penyerapan minimal 75% dan capaian output 50% melalui aplikasi online monitoring SPAN, jadi kabupaten harus menginput laporan tersebut secara online untuk 609 desa,” jawabnya.

Sejauh ini untuk penyusunan Dana Desa, Hamdiana mengakui peran KOMPAK sangat besar, dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. dirinya juga menambahkan KOMPAK ikut memfasilitasi FGD penyusunan delapan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Dana Desa Tahun 2018.

Delapan Perbup tersebut yaitu, Perbup Pengelolaan Keuangan Gampong, Perbup Juknis Mekanisme Penyusunan APBG 2018, Perbup Siltap Pemerintahan Gampong dan Lembaga Lainnya.

Perbup Rincian Dana Desa Tahun 2018, Perbup Rincian ADG, Perbup Rincian Pajak, Perbup Perubahan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Perbup Perubahan Kewenangan Gampong.

Kedua narasumber menegaskan, dalam mengkaji efektivitas penggunaan dan desa, diperlukan azas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Diharapkan kemudian keran yang sudah dibuka untuk desa, terkait penggunaan Dana Desa harus menjawab kebutuhan masyarakat dan dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.(REL)

BAGIKAN