KABAR BIREUEN-Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah kebijakan baru yang diterapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menghindari terjadinya korupsi di Lingkungan Aparatur Sipil Negara.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bireuen Dr. H. Muzakkar A.Gani, SH, M.Si dalam inti sambutannya pada pembukaan Sosialisasi LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Kegiatan berlangsung di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Jumat (29/3/2019).

Muzakkar A.Gani,  menjelaskan, sebagai ASN yang merupakan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, dituntut untuk memahami berbagai ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi, dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih tersebut.

Dalam Surat Edarantersebut juga mengamanahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat untuk memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN.

“Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan ada sanksi berupa peninjauan kembali, baik itu penundaan atau pembatalan pengangkatan jabatan struktural maupun fungsional. Kebijakan ini juga akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi yang dimonitor oleh Kementerian PAN-RB,” tegas Muzakkar A.Gani.

Pemerintah Kabupaten Bireuen berkomitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dari KKN, salah satu upaya kita adalah transparansi dalam melaporkan harta kekayaan para ASN melalui LHKPN dan LHKASN.

Kegiatan ini secara tidak langsung dapat melindungi ASN dari bentuk fitnah terkait kekayaan yang dimiliki, dan dengan LHKASN maka pencegahan timbulnya praktek KKN di kalangan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat termonitor.

Diharapkan kepada peserta sosialisasi ini, agar dapat menyimak dan mengikuti acara tersebut dengan penuh kesungguhan, sehingga semua materi dapat dipahami dan selanjutnya dapat dilaksanakan serta diinformasikan kepada pegawai lainnya di Satuan Kerja masing- masing.

Kepada Inspektorat, agar terus memonitor kepatuhan ASN dalam penyampaian LHKASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Karena kesuksesan kebijakan ini akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi yang dimonitor oleh Kementerian PAN-RB.

“Semoga kegiatan Sosialisasi ini benar-benar dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan hasil sebagaimana yang kita harapkan,” pintanya.

Sebelumnya Inspektur Inspektorat Bireuen Drs Syahabuddin melaporkan, kegiatan sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Ini sebagai turunan dari Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian LHKASN dilingkungan instansi pemerintah, dalam rangka pencegahan KKN, penyalahgunaan wewenang, membentuk transparansi serta penguatan integritas ASN.

Perundangan tersebut mengharuskan seluruh ASN melaporkan harta kekayaannya kepada Kementerian PAN dan RB, karena merupakan strategi pencegahan tindak pidana korupsi dan menjadi salah satu indikator dalam zona integritas ASN.

Peserta sosialisasi diikuti 145 peserta terdiri dari eselon 3 dan 4.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri, Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen, Inspektur Inspektorat Bireuen, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen, narasumber dan undangan lainnya. (Herman Suesilo).

BAGIKAN