KABAR BIREUEN– Pengadaan mobil dinas untuk Bupati Bireuen, pada APBK 2019 kembali menuai polemik.

Dalam APBK 2019, diplotkannya anggaran lebih dari  Rp 3,2  miliar  untuk pengadaan lima unit mobil dinas pejabat di Bireuen yaitu untuk Bupati Bireuen, Ketua PKK dan Tiga pimpinan DPRK.

Menurut informasi yang diterima dari pihak Banggar maupun tim TAPK dalam APBK 2019, alokasi anggaran untuk pembelian mobil Bupati Bireuen sebesar Rp 1,9 miliar, lalu untuk Ketua PKK Bireuen.

Sementara untuk pengadaan mobil Ketua DPRK Bireuen dan Dua Wakil Ketua DPRK Bireuen dengan alokasi anggaran Rp 1,4 miliar

Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad SE MSi kepada wartawan, Senin (11/3/2019) sebelum mengikuti Musyawarah Forum SKPK di Aula Lama Setdakab Bireuen, menyebutkan, Pengadaan mobil dinas untuk bupati, istri bupati atau Ketua PKK dan untuk tiga pimpinan DPRK sudah sesuai aturan.

Kata Ridwan, usulan pengadaan mobil bupati jenis Toyota Land Cuiser Prado, sebab mobil yang digunakan sekarang jenis Toyota Fortuner sudah lecet.

“Itu sesuai dengan surat pelengkap usulan pengadaan mobil dinas yang disampaikan Pemkab Bireuen,” sebutnya.

Ridwan mengakui, selain untuk pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen dan Ketua PKK, juga dianggarkan Rp 1,4 miliar untuk  mobil dinas pimpinanan dewan.

“Mengenai jenis mobil apa yang akan dibeli untuk tiga pimpinan DPRK itu  kita liat nanti, dengan anggaran segitu dapat mobil apa, bisa jadi Pajero atau jenis lainnya. Pengadaan mobil itu bolehlah kita sebut semacam hak imunitas,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Bireuen, Ir Zulkifli Sp yang dikonfirmasi wartawan di kantornya, Senin siang (11/3/2019) menyebutkan, sepengetahuannya, sampai saat ini belum dilakukan tender pengadaan mobil tersebut.

Zulkifli mengatakan, pengadaan mobil dinas untuk Bupati, ketua PKK dan Pimpinan DPRK Bireuen itu sudah sesuai aturan.

Sebelumnya, pada APBK-P 2018 lalu, dewan juga pernah menyetujui pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Bireuen jenis Toyota Land Cruiser Prado Rp 1,9 miliar.

Pengadaan mobil tersebut  kemudian mendapat penolakan dan diikuti aksi demo dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bireuen .

Akhirnya pengadaan mobil tersebut dievalusia pihak provinsi dan dewan mencoretnya.  (Ihkwati)

.

BAGIKAN