Suhaimi Hamid S.Sos, Ketua Fraksi PNA DPRK Bireuen

KABAR BIREUEN- Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen H Saifannur S.Sos- Dr Muzakkar A.Gani SH,M.Si genap dua tahun pada Sabtu (10/8/2019).

Selama dua tahun memimpin Bireuen banyak pihak menilai tak ada gebrakan berarti atau yang monumental yang dilakukan pasangan tersebut dalam memimpin Kabupaten yang berdiri sejak tahun 1999 itu.

Sehingga terkesan, Bireuen ini dari segi pembangunan stagnan atau jalan di tempat.

Hal itu seperti diungkapkan Suhaimi Hamid, S.Sos, Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) kepada Kabar Bireuen, Sabtu (10/8/2019).

Pria yang akrab disapa Abu Suhai tersebut menyebutkan, Bireuen selama dua tahun ini seolah stagnan atau jalan di tempat, tak ada gebrakan yang wah dan progres yang bagus.

“Seperti kita ketahui kegagalan pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan belum adanya kepastian dan progres yang berarti terkait pembangunan Rumah Sakit regional di Bireuen itu salah satu indikasi tak adanya gebrakan. Mantong raya haba ngon buet (lebih banyak bicara daripada Kerja),” sebut Ketua Fraksi PNA tersebut.

Hal lainnya yang disorati Abu Suhai adalah terkait  kurangnya komunikasi bahkan bisa dikatakan hampir tak ada komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka bersama-sama membangun Bireuen.

Selain itu, katanya, tak ada implementasi dari  komitmen yang sudah disampaikan pihak eksekutif selama ini kepada dewan atau legislatif tidak mampu diimplementasikan.

“Kalau kota lihat komitmennya ada, banyak program tapi implemnetasinya di lapangan sampai hari ini tak ada. Karena itu kita berharap apa yang telah menjadi komitmen harus benar-benar dilaksanakan. Dari segi tata kelola pemerintahan, seharusnya tidak boleh ada sistem dinasti. Bek lah cara meu Istana, dalam mengelola pemerintahan,” harapnya.

Dari segi penegakkan hukum dan aturan, seharusnya pihak eksekutif harus berani bertindak jika ada aturan yang dilanggar. Seperti pembangunan Ruko di lahan Eks PT KAI yang belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pihak eksekutif harus berani menindaknya.

Hukum, sebutnya, harus ditegakkan, siapapun yang melanggar, tidak hanya bagi masyarakat kecil tapi juga siapa saja yang memang tak mematuhi aturan harus berani ditindak. Dari segi pelayanan kesehatan, juga masih tak maksimal.

Menurut Abu Suhai, jika Bireuen ingin menjadi lebih baik, maka tiga hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi, yaitu, komitmen yang sudah ada harus diimplemenasikan, jangan hanya sekedar jadi pemanis mulut semata, tapi tak dilaksanakan.

“Selanjutnya, dari  segi penegakan hukum  harus benar-benar ditegakkan sesuai aturan yang ada dan terakhir tata kelola pemerintahan  harus dijauhkan dari sistem dinasti. Kita harapkan Bireuen harus menjadi lebih baik ke depannya,” pungkas aktivis lingkungan hidup itu. (Ihkwati)

BAGIKAN