KABAR BIREUEN– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar Rapat ke 3 Paripurna V Masa Persidangan II Tahun 2017 mengenai Rancangan Qanun Tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Bireuen, Selasa (5/9/2017) di gedung dewan setempat.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRK Bireuen, Athaillah M Saleh, MA dan dihadiri Sekda Bireuen, Ir Zulkifli, Sp, mewakili Bupati Bireuen.

Semua Fraksi di DPRK Bireuen yang berjumlah 4 fraksi menerima dan menyetujui Rancangan Qanun tersebut untuk ditetapkan menjadi Qanun.

Mereka meminta semua qanun yang telah ditetapkan agardimaksimalkan pelaksanaannya, terutama qanun yang berkaitan restribusi supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) makin optimal.

Semua fraksi memberikan sejumlah saran dan masukan yang sama, diantaranya, menertibkan kondisi jalan di depan RSUD dr Fauziah Bireuen yang semraut, demi kelancaran  lalu lintas masyarakat maupun pasien.

Kepada  Bupati agar merevitalisasi Waduk Paya Kareung,Peusangan yang sudah beralih fungsi. Waduk itu bisa menjadi potensi pariwisata, juga menambah lapangan kerja dan membuka potensi PAD.

Lalu, mengharapkan Bupati Bireuen melanjutkan pembangunan gedung DPRK Bireuen dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum yang sudah terbengkalai.

Selain itu, juga diharapkan Bupati  bersama ulama menyerukan kepada masyarakat Bireuen  agar berdoa  dan membantu saudara kita yang terzalimi yang dialami  muslim Rohingya di Myanmar.

Fraksi Partai Aceh (F-PA) dalam pendapat akhir fraksinya yang dibacakan Rusyidi Mukhtar S.Sos menyampaikan sejumlah masukan, saran dan harapan kepada Bupati Bireuen.

Diantaranya, Fraksi PA memberi dukungan atas langkah-langkah  yang ditempuh oleh DPRA Aceh dalam mempertahankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006  tentang Pemerintahan Aceh  dengan mengajukan yudisial review terhadap Undang-Undang Pemilu yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

“Selanjutnya, agar pemerintah dapat mengajukan anggaran untuk  peringatan hari perdamaian Aceh (MoU Helsinki),  yang diperingati setiap tahun agar  anak cucu kita tak akan lupa sejarah bangsanya,” sebut Ketua Fraksi PA yang akrab disapa Ceulangiek itu.

Dalam sarannya, Fraksi PA juga mengharapkan Pemkab mengajukan anggaran pembebasan tanah untuk jaringan Irigasi Mon Seuke Pulot, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dalam APBK Tahun 2018. Agar pembangunan irigasi yang berjalan supaya tidak terkendala dan  segera dapat dinikmati  oleh masyarakat.

Fraksi Partai Nasional Aceh (F-PNA), menyatankan, Pemkab Bireuen agar melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dijadikan dasar penyusunan RPJMD 2017-2022.

Lalu tentang moratorium terhadap perkebunan kelapa sawit, segera menertibkan pengelolaan pertambangan Galian C dan ditetapkan zonasi pertambangan galian C di Kabupaten Bireuen serta adanya kawasan hutan kota di Bireuen.

Fraksi PPP-PKS-PAN meminta honor guru pengajian serta honor bidan yang lulus tes CPNS agar dibayarkan, mendukung pembangunan IPDN dan rumah sakit regional serta penambahan modal di Bank BPRS Kota Juang.

Fraksi Karya Indonesia Damai (F-KID), mempertanyakan tindak lanjut audit investigasi RSUD dr Fauziah Bireuen.(Ihkwati)

BAGIKAN