KABAR BIREUEN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Suhaimi Hamid, mempertanyakan rencana pengalihan pembangunan jalan menuju lokasi pabrik berbahan baku kelapa di kawasan Cot Batee Geulungku, Kecamatan Pandrah, ke lokasi lain di Juli oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Padahal, anggaran dari dana Otsus untuk pembangunan jalan ke lokasi pabrik yang memang kondisinya rusak parah tersebut, telah diplotkan dari tahun 2017 lalu sebesar Rp2,5 miliar.

“Dewan dan pihak eksekutif sebelumnya telah membahas perihal pembangunan jalan tersebut dan rencananya dikerjakan pada 2017 lalu. Namun beberapa waktu lalu, Bupati Bireuen, Saifannur, mengirimkan surat kepada dewan untuk mengalihkan atau memindahkan pembangunan jalan ke lokasi lain di Uruek Anoe, Juli,” sebut Suhaimi saat dikonfirmasi Kabar Bireuen, Sabtu (23/6/2018).

Sebelumnya, katanya lagi, juga sempat dianggarkan dana Rp 400 juta dari APBK Bireuen untuk pengerasan jalan tersebut. Namun, hasil Pokja VI yang turun langsung ke lapangan,  itu tak terealisasi, hanya dibuldozer atau digreder saja.

“Ini tentu sangat disayangkan, masa anggaran Rp400 juta hanya digreder aja,” ujar politisi PNA tersebut.

Sebagai anggota Banggar dan Pokja VI DPRK Bireuen, sebut pria yang akrab disapa Abu Suhai itu, sebelumnya pada pembahasan di Banggar, dia memang sempat tidak setuju pembangun jalan menuju lokasi pabrik tersebut. Tapi akhirnya karena memang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan kawasan industri, dewan dan Pemkab Bireuen kemudian menyepakati pembangunan jalan itu.

Tapi sekarang, kata Abu Suhai, nyatanya jalan tersebut tak jadi dikerjakan dan akan dipindahkan anggaran dana Otsus itu untuk pembangunan jalan lain di Juli. Hal itu, tentu saja melanggar aturan. Sebab, tak ada pembahasan dua pihak terkait pemindahan lokasi pembangunan, hanya berupa surat.

“Tiba-tiba saja beberapa bulan lalu ada surat Bupati terkait pemindahan lokasi pembangunan jalan itu. Bahkan, kabarnya ini sudah ditender. Karena itu, kita minta agar pihak Pekerjaan Umum di Banda Aceh tak melanjutkan prosesnya. Dan juga perlu dilakukan audit terkait pembangunan jalan di lokasi menuju pabrik tersebut sebelumnya,” harapnya.

Karena itu, dia berharap kepada Bupati Bireuen agar menghargai dewan. Kalau ada suatu kebijakan atau terkait pembangunan insfrastruktur dan lainnya, terlebih dahulu ada pembahasan kedua belah pihak, antara dewan dan pemerintah.

“Jangan dianggap suara DPRK itu seperti kentut. Kalau bau yang ditahan, kalau tak bau ya tak apa-apa, dibiarkan saja. Bupati jangan hanya pandai bilang tak ada dusta di antara kita, tapi justru keberadaan dewan tidak dianggapnya,” tegasnya.

Kondisi jalan menuju pabrik berbahan baku kelapa di Cot Batee Geulungku, Kecamatan Pandrah, memang rusak parah. Jika musim hujan, jalan tergenang air, berkubang dan licin, sehingga susah dilewati.

Selain merupakan akses menuju pabrik, jalan tersebut juga menuju lokasi Balai UPTB Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong BPM Aceh. (Ihkwati)

 

BAGIKAN