KABAR BIREUEN – Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dari strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan mensosialisasikan sebuah sistem dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui “World Fit for Children”, Pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH, M.Si pada pembukaan Pencanangan dan Deklarasi Kabupaten Bireuen Sebagai Kabupaten Layak Anak Serta Pernyataan Komitmen Kecamatan dan Gampong Layak Anak  Tahun 2019.

Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Bireuen ini, berlangsung di Aula Lama Setdakab Bireuen, Jumat (5/4/2019).

Dihadiri oleh Unsur Forkopimda Kabupaten Bireuen, para Pejabat Eselon II, IllI dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, camat, keuchik dalam Kabupaten Bireuen dan undangan lainnya.

Wakil Bupati mengatakan, ada 31 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam lima kluster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Yaitu, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.

“Saya ingin sekali lagi menggarisbawahi poin terpenting dari proses pengembangan KLA, yaitu koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan,” jelas Muzakkar A. Gani.

Karena itu, pihaknya sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholder dapat ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin.

“Karena anak adalah investasi kita di masa yang akan datang maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan,” katanya.

Untuk itu, peran seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, harus bahu-membahu untuk dapat mewujudkannya.

Sebelumnya Kepala DPMGP-KB Bireuen, Bob Miswar SSTP MSi, melaporkan, maksud dan tujuan Kabupaten Layak Anak, yaitu suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak-anak.

Dengan tujuan, untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Peserta terdiri dari Kepala Dinas, Badan, Kantor, Instansi terkait, Camat, keuchik, pelaku Dunia Usaha, LSM, Pers peduli anak dan Forum Anak Kota Juang.

“Sumber dana kegiatan ini dari APBK Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019,” jelas Bob Miswar. (Herman Suesilo)

BAGIKAN